TNews, PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rapat Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara Daring Command Center Diskominfo Gedung PCC, Jumat (29/03).
Pada kesempatan itu Bupati Pesisir Selatan, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Mawardi Roska, S.IP., bersama instansi terkait.
“Ya, rakor ini membahas persoalan relokasi rumah yang terdampak banjir dan persiapan syarat-syarat administrasi usulan relokasi sebagai upaya lanjutan penanganan pasca bencana yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Sekda Mawardi Roska.
Mawardi Roska menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Bupati saat itu karena pesawat yang ditumpangi Bupati tidak bisa mendarat di BIM karena penutupan bandara akibat dampak abu vulkanik gunung Marapi.
“Bapak Bupati kemarin melakukan pertemuan dengan kementerian terkait dalam rangka koordinasi penanganan bencana yang melanda daerah kita ini,” terang Sekda.
Dalam kesempatan itu Deputi IV Bidang Penanganan Darurat BNPB, Jarwansyah mengatakan pihaknya sudah menerima usulan yang disampaikan Bupati kemarin dan dapat disetujui BNPB.
“Usulan tersebut akan dianggarkan pada Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melalui penggunaan dana siap pakai,” ungkap Jarwansyah.
Pihaknya meminta agar Pemkab segera melakukan penuntasan pendataan fasilitas yang rusak khususnya perumahan.
“Sesuai arahan Kepala BNPB, Letjen. TNI Suharyanto, agar kita segera melakukan percepatan pa proses pendataan rumah yang rusak akibat bencana ini,” kata Jarwansyah.
Deputi mengatakan proses perolehan data yang akurat dan lengkap tersebut membutuhkan waktu yang panjang sehingga dibutuhkan akselerasi dalam hal verifikasi dan validasi.
“Untuk itu kita akan mengadakan bimbingan teknis terkait pendataan ini di Pesisir Selatan dalam waktu dekat ini. Tim kami akan melakukan bimtek kemudian melakukan pendataan, data bersumber dari Kepala Desa,” kata Deputi.
Jarwansyah mengatakan Bimtek memakai dana BNPB dan pihaknya menyarankan untuk kegiatan verfikasi lapangan dilakukan setelah Idul Fitri.
Pihak BPBD Provinsi Sumatera Barat melalui Kasie Kesiapsiagaan, Ilham Wahab mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan pendataan tersebut dan akan melakukan pendampingan tim BNPB. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNBP, Syafera mengatakan tidak semua rumah terdampak akan diberikan bantuan.
“Melalui pendataan nanti akan ditemukan rumah dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan sesuai dengan paramater BNPB,” katanya.
Ia mengatakan, tim yang melakukan pendataan untuk memastikan kondisi rumah yang rusak sedang dan rusak ringan karena verifikasi akan lama dalam penentuan ini. “Untuk rusak ringan dibawah kondisi 20% tidak akan dilakukan penggantian,” tambahnya.
Di lain pihak Sekda Mawardi Roska mengatakan, dalam bimtek ini pihaknya akan menyiapkan 180 orang yang akan dilatih untuk pendataan ini.
“Semuanya kita bagi ke dalam 30 Pokja yang akan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibas, dan Pemerintah Nagari setempat, yang masing-masing Pokja terdiri dari 6 orang,” kata Mawardi.
Sekda mengatakan saat ini Pemmkab sedang menegosiasikan lahan untuk relokasi dengan pemilik lahan agar masyarakat terdampak bisa secepatnya dilakukan relokasi.*
Peliput : Prisman
