TNews, PESISIR SELATAN – Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, hari ini memberikan klarifikasi terkait beberapa isu yang berkembang di masyarakat. Dalam kesempatan itu Bupati Rusma menyampaikan beberapa hal penting.
“Program penciptaan lapangan kerja di Pesisir Selatan terus kita genjot. Namun, perlu dipahami bahwa dampak dari program-program tersebut tidak bisa langsung terlihat dalam waktu singkat,” kata Bupati Rusma Yul Anwar di Painan, Jumat, (30/08).
Menurutnya, peningkatan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor global dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga lapangan kerja baru dapat terus bertambah.
Tidak hanya mendorong sektor swasta, pemerintah melalui anggaran yang ada, juga berupaya mengurangi pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja dengan membuka peluang menjadi tenaga P3K untuk ribuan orang dalam 2 tahun terakhir.
Sementara anggaran untuk nagari telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diakui proses pencairan memerlukan waktu karena harus memenuhi beberapa administrasi sesuai ketentuan terkait pengelolaan keuangan.
“Terkadang, ada juga kendala teknis atau kondisi darurat yang menyebabkan penundaan pencairan. Namun, kami pastikan bahwa seluruh anggaran akan tersalurkan sesuai dengan peruntukannya,” ungkapnya.
Terkait kejadian OTT yang terjadi beberapa waktu lalu menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberantas korupsi.
“Kejadian tersebut juga membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dengan aparat penegak hukum berjalan dengan baik. Tindakan tegas telah kita ambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dan kita akan terus memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya lagi.
Kemudian perihal transparansi anggaran, pemerintah daerah berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan dalam pengelolaan anggaran.
Seluruh informasi terkait anggaran dan realisasinya telah kami publikasikan melalui berbagai saluran, seperti website resmi pemerintah kabupaten, media sosial, dan papan pengumuman yang tersedia di setiap kantor pemerintahan.
“Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut kapan saja. Jika ada masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan informasi, kami siap membantu,” tambah Rusma.
Tidak hanya transparan, pemerintah Pesisir Selatan juga komit mengelola keuangan yang akuntabel, hal ini dibuktikan Pessel mampu mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali berturut-turut.
“Pelaksanaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel, namun bukan berarti terbuka yang bablas, ada aturan mainnya, UUD’45 Pasal 23 ayat (5) kita mengatur bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu diperiksa oleh sebuah lembaga negara bernama Badan Pemeriksa Keuangan,” imbuhnya.
Terakhir terkait jalan kabupaten, karena beberapa hal sehingga belum semua ruas bisa ditingkatkan hingga pengaspalan, salah satu penyebabnya, ialah, jalan dimaksud masuk ke dalam kawasan hutan.
Contohnya jalan ruas Transad – Lubuk Betung, jalan tersebut masuk ke Kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga tidak bisa diaspal, jika dilaksanakan maka jelas bisa berdampak hukum.
“Hal ini telah kami bicarakan dengan pihak terkait, semoga ada solusi,” ujarnya.
Kemudian dari catatan dinas terkait untuk membangun jalan kabupaten secara keseluruhan dibutuhkan anggaran diangka Rp2,7 triliun.
“Rp2,7 triliun bukan uang yang sedikit, sehingga untuk merealisasikannya kita perlu menjalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat sehingga mendapat suntikan dana yang kuat. Namun, publik harus tahu baru pembangunan jalan di Pesisir Selatan meningkat setiap tahunnya,” imbuhnya.*
Peliput: PBP
